Denpasar News — Gubernur Bali Wayan Koster menyiapkan pembangunan empat underpass baru sebagai langkah strategis mengurai kemacetan di kawasan Denpasar dan Badung. Proyek ini ditargetkan rampung dalam tiga tahun atau pada 2028, dengan pembiayaan dibagi antara Pemerintah Provinsi Bali, Pemkot Denpasar, dan Pemkab Badung.
“Denpasar akan dibangun empat underpass. Satu jadi tanggung jawab Pemprov Bali, satu Pemkab Badung, dan dua Pemkot Denpasar,” ujar Koster saat menutup Bulan Bung Karno VII di ISI Bali, Minggu (29/6/2025).
Pemerintah memperkirakan biaya pembangunan setiap underpass mencapai Rp 250–300 miliar. Pemerintah akan memulai proses perencanaan dan desain pada perubahan anggaran tahun 2026. Koster optimistis jika kolaborasi berjalan baik, keempat underpass bisa selesai sesuai jadwal.
Baca Juga : Identitas Mayat di Dam Oongan Denpasar Terungkap
Selain Denpasar-Badung, Koster juga memetakan titik-titik kemacetan di wilayah lain seperti Tabanan dan Karangasem. Solusi jangka panjang yang disiapkan tidak hanya berupa underpass, tetapi juga konektivitas antarwilayah.
Untuk mendanai proyek ini, Koster mengusulkan skema penyisihan minimal 10 persen dari pendapatan pajak hotel dan restoran (PHR) oleh Pemda. Pemerintah Kabupaten Badung menargetkan perolehan PHR sebesar Rp 6 triliun pada 2026, dengan alokasi 10 persen atau sekitar Rp 600 miliar untuk program strategis. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Gianyar dan Pemerintah Kota Denpasar masing-masing menyumbang sekitar Rp 90 miliar.
“Kalau kita kumpulkan, hampir Rp 800 miliar dari tiga daerah ini bisa kita siapkan untuk pembangunan jalan dan infrastruktur,” jelas Koster.
Bali Bukan Hanya Denpasar: Komitmen Pemerataan Lewat BKK dan Kolaborasi Anggaran
Menurutnya, 50 persen dari dana PHR tersebut akan pemerintah gunakan untuk Bantuan Khusus Keuangan (BKK) ke enam kabupaten lain di Bali yang infrastrukturnya tertinggal. Sedangkan sisanya untuk membangun jalan lintas kabupaten yang menjadi kewenangan pusat atau provinsi.
“Saya sudah MoU dengan Bupati Badung, Gianyar, dan Wali Kota Denpasar untuk menyisihkan minimal 10 persen PHR. Ini langkah serius dan tidak bisa buru-buru,” katanya.
Di sisi lain, Koster juga meminta anggota DPR RI dari daerah pemilihan Bali ikut memperjuangkan bantuan pusat untuk pembangunan Bali. Ia menyoroti pentingnya peran DPR RI dalam membawa anggaran pusat untuk infrastruktur dan pendidikan di Bali.
“Saya dulu bantu banyak kampus, dari ISI Bali sampai Undiksha. Sekarang saya harap anggota DPR RI juga berjuang serius di Jakarta, bukan hanya bicara di Bali,” tegasnya.
Koster berharap melalui kerja sama lintas pemda dan dukungan pusat. Pembangunan infrastruktur Bali bisa merata dan mampu menjawab persoalan mendesak seperti kemacetan.
